Juristocracy : MK Sebagai Tameng Presiden Jokowi

Gambar Istimewa

Oleh : Dwi Yuliyanto
Sekretaris Umum PC PMII Mojokerto

Matamojokerto | Opini – Pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang Undang (UU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui hasil kesepakatan rapat paripurna yang di selenggarakan pada, Senin (05 Oktober 2020) banyak menuai respon negatif dari kalangan masyarakat.

Namun, pada kesempatan kali ini penulis tidak akan membahas ke arah DPR RI melainkan ke arah sikap dari bapak Presiden kita, yakni Ir Joko Widodo (Jokowi).

Beberapa elemen masyarakat yang bisa dibilang menyeluruh Se-Indonesia ramai untuk menolak, mencekal, dan juga mencoba menggagalkan UU Cipta Kerja ini agar dibatalkan. Aksi penolakan masyarakat ini juga di tujukan kepada Presiden Jokowi untuk melakukan upaya pembatalan UU Cipta Kerja ini. Namun, respon Presiden dalam menyikapi gerakan masyarakat ini malah mempersilahkan masyarakat untuk mengajukan uji materi (Judicial Review) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sikap Presiden dalam merespon penolakan massa terkait kebijakan legislasi kali ini bukan yang pertama kali. Sikap serupa juga disampaikan Presiden saat publik menolak UU KPK. Menurut Agus Riewanto, seorang pengajar Hukum Tata Negara serta Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum FH Universitas Sebelas Maret, Surakarta, dalam tulisannya yang rilis dalam koran Kompas pada, Jum’at (30 Oktober 2020), beliau mengatakan, Fenomena seperti ini dapat disebut “juristocracy”.

Mengutip pendapat Ran Hirschl (2004) dalam Towards Juristocracy : The Origins and Consequences of New Constitutionalism, yakni semacam transformasi tanggung jawab penyelesaian masalah kontroversional dari lembaga politik ke lembaga peradilan.

Hal ini bisa dibilang sama dengan sikap Presiden saat ini, dimana seharusnya dalam merespon produk legislasi yang menuai resistensi publik bisa diselesaikan melalui instrumen kekuasaan politik Presiden untuk menarik kembali RUU yang diajukan ke DPR saat pembahasan karena menuai respon negatif dari masyarakat. Namun, Presiden lebih memilih memanfaatkan instrumen demokrasi, yaitu MK, untuk menguji pertentangan UU dengan konstitusi.

Baca Juga  Puisi Kiriman dari Diah Atika Pramono : Mengunjungi Beranda Sosial Media

Langkah yang dilakukan Presiden untuk mengalihkan masalah kontroversial ini kepada pengadilan ini nampaknya sebuah bentuk upaya pengamanan, agar kinerja Presiden tidak dinilai buruk karena penolakan terhadap kebijakan legislasi oleh masyarakat.

Menurut Agus Riewanto, pilihan Presiden untuk menjadikan MK sebagai tameng untuk pengaman kekuasaan dimulai dari premis mayor bahwa MK adalah lembaga independen, maka masyarakat akan lebih mudah menerima putusan peradilan kepada masyarakat mengenai materi RUU Cipta Kerja.

Bisa dibilang juga, dengan menjadikan peran MK sebagai Juristocracy, MK bisa menjelaskan RUU Cipta Kerja yang dibuat secara formil dengan teknik Omnibus Law ini, yakni penggabungan dan penyederhanaan 76 UU sektoral menjadi satu UU, yang sebenarnya belum dikenal dalam UU No 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perundang-undangan.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *