PMII MOJOKERTO, TEKNOLOGI DAN PARTISIPASI DIGITAL

Foto Ilustrasi
Foto Ilustrasi

Oleh : Andre Widha

Matamojokerto | Opini – Diskusi tentang revolusi industri 4.0 memang sangat menarik untuk dicermati. Apalagi jika dikaitkan dengan banyak bidang seperti politik, ekonomi atau bahkan keberislaman. Secara kontekstual, pengaruhnya sudah tentu masuk sampai wilayah-wilayah individu. Di dalam lanskap keberislaman, era digital informasi ini seharusnya menjadi isu krusial dalam tantangan dakwah islam satu dekade kedepan. Hal tersebut haruslah direspon umat islam dengan cerdas layaknya Ibnu Khaldun memecahkan banyak peristiwa sosial melalui karyanya yang termashur, Mukadimah.

Dialektika ilmu pengetahuan dalam islam haruslah direspon para intelektual muda islam itu dengan baik. Teknologi informasi yang berkembang di dalamnya harus mampu diterjemahkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat islam itu sendiri, agar masyarakat islam hari ini dapat membingkai kehidupan berwarga Negara secara partisipatif dan demokratis. Hal tersebut harusnya didorong oleh kelompok-kelompok yang memiliki sumber daya manusia memadai untuk menerjemahkan keinginan masyarakat menuntut hak-nya.

Di era pandemi ini, intensitas masyarakat dalam bersosialisasi sangat dibatasi. Sosial media menjadi ramai dibuatnya, kehendak untuk sekadar bertatap muka harus ditunda. Fenomena “digitalisasi” yang sebelumnya belum banyak diminati oleh masyarakat pinggiran kemudian menjadi idaman dalam melakukan “ibadah” sosial sehari-hari. Di masa pandemi, platform-platform seperti Facebook, Youtube dan perusahan selular begitu diminati untuk mengisi waktu luang seraya mengupdate tagar #dirumahaja.

Selain gegap gempitanya masyarakat menikmati medium online, banyak dari kita saudara sesama muslim sedang mengalami kepediahan karena kehilangan mata pencaharian. Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab Southeast Asia mencatat bahwa kemisikinan meningkat akibat dari banyaknya perusahaan atau usaha-usaha menengah terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja. Pekerja harian kehilangan mata pencahariannya. Penjual kehilangan pelanggannya. Banyak sektor-sektor usaha kecil menengah UKM kehilangan konsumen. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyatakan bahwa krisis ekonomi akibat Covid lebih daripada krisis ekonomi di tahun 1998.

Untuk mengatasi persoalan diatas guna menanggulangi dampak ekonomi akibat Covid-19, Pemerintah mengalokasikan bantuan sosial kepada masyarakat melalui program-program yang telah disahkan. Pemerintah membaginya dalam 2 program, Reguler dan Non-Reguler, total ada 7 program yang disediakan pemerintah untuk diberikan kepada masyarakat menengah ke bawah.

PMII DAN PARTISIPASI DIGITAL

PMII sebagai organisasi kepemudaan seharusnya memiliki peran penting dalam membingkai sebuah persoalan yang terjadi. Sebagai sebuah gerakan mahasiswa, sikapnya harus relevan dengan fenomena sosial yang ada. Penulis mengamati, ditengah pandemi Covid-19 ini, banyak usaha yang dilakukan oleh kader-kader PMII, mulai dari diskusi, menulis, menerbitkan e-book sampai memanfaatkan teknologi informasi juga sudah dilakukan. Dinamisasi dan strategi Gerakan telah terjadi sedemikian rupa didalamnya.

Baca Juga  Bansos Masih Banyak Menimbulkan Kegaduhan, PMII Mempertanyakan Proses Pendataan

Di ranah lokal mojokerto, penyesuaian sikap terkait bantuan sosial dielaborasi menggunakan platform media digital berbasis aplikasi. Aplikasi tersebut berisikan form pengaduan tentang bantuan sosial yang belum terdistribusikan dengan baik. Dari form tersebut kita dapat mengetahui aspirasi masyarakat kaitannya dengan belum maksimalnya dana tersebut teralokasi. Audiensi dengan pemangku kebijakan pun dilakukan setelahnya, PMII mojokerto menginginkan bantuan sosial itu sampai kepada yang berhak serta meminta untuk dilibatkan guna memastikan bantuan itu sampai kepada masyarakat. Selain itu, transparasi data juga dibutuhkan guna melihat bagaimana pelayan masyarakat tersebut menunaikan tugasnya dengan benar dan proporsional.

Mengkaji topik media digital di Indonesia bukanlah tugas mudah. Mengingat, masyarakat kita masih dalam tahap menggunaan dan memanfaatkannya saja, masih belum pada tahap telaah kritis. Bagi penulis dan kader PMII lainnya, menggunakan platform media digital juga haruslah digunakan untuk tujuan-tujuan aktivisme dan pembebasan struktur. Yang diharapkan kemudian adalah mendorong masyarakat menantang struktur kekuasaan melalui media digital yang efektif. Untuk itu, apa yang didorong oleh PMII mojokerto dalam memanfaatkan situasi public kemudian merupakan pemanfaatan teknologi informasi guna menemukan “crack” atau retakan di dalam sistem yang sedang dibuat oleh pemerintah. Kendati demikian, penulis menilai bahwa menyuarakan saja tak cukup, harus ada verifikasi data lebih lanjut terkait pengawasan dana bansos secara obyektif. Sebaran kasus seharusnya juga ditambah, mengingat kader PMII tersebar di pelosok-pelosok mojokerto. Selain itu, PMII Mojokerto juga harus memanfaatkan jaringan-nya ke beberapa kepala desa untuk bersama memonitoring berjalannya program dana bantuan itu.

Sebagai sebuah organisasi islam, tentu sikap PMII harus jelas, tak perlu menunggu instruksi dari pusat untuk melakukan ibadah Muamalah. Aspek keberpihakan memang harus ditunjukkan oleh PMII sebagai pendaku agen perubahan. Selain itu, dalam melihat persoalan Tri Khidmat PMII yakni, Taqwa, Intelektualitas dan profesionalitas harus dikedepankan dalam pergerakannya. Lebih jauh, PMII harus “meradikalisir” keberpihakan itu kepada kaum lemah yang tertindas dan bukan-nya menjadi bagian dari tren kaum rebahan yang mengemuka dalam opini anak muda hari ini.

 

DAFTAR ISI

Piliang, Yasraf Amir, 2003. Hantu-hantu politik dan Matinya Sosial

https://aidran.org/2020/05/28/program-bantuan-sosial-dari-pemerintah-indonesia-di-masa-pandemi-covid-19/

Tapsell, Ross, 2017. Kuasa Media di Indonesia : Kaum Oligariki, Warga dan Revolusi Digital

https://islambergerak.com/2016/04/belok-kiri-lagi-pmii/

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *