Gugatan CV Pandu Terhadap Satpol PP Kota Mojokerto berlanjut dalam Sidang Setempat

Foto Proses Sidang Setempat

Matamojokerto | MojokertoGugatan kasus reklame dari CV. Pandu Putra Majapahit terhadap Satpol PP Kota Mojokerto, akhirnya berlanjut dalam Persidangan Setempat pada, Jumat (27 November 2020).

 

Persidangan setempat kali ini dilaksanakan dalam 4 titik lokasi, yakni di Alun-Alun, Jalan Majapahit, Benteng Pancasila, dan di Jalan Bypass Kenanten. Sidang kali ini dipimpin langsung oleh majelis hakim sejumlah dan dihadiri oleh yang tergugat seperti Satpol PP, Bagian hukum dan pihak penggugat.

 

Di lokasi pertama sidang setempat yakni di Alun-alun Kota Mojokerto, kuasa hukum CV. Pandu menunjukan sebuah reklame raksasa yang sudah diberi tanda silang oleh Satpol PP. Namun, tidak ada pembongkaran oleh Satpol.

 

Hal yang sama juga terjadi di lokasi yang kedua yakni di Jalan Majapahit, di jalan protokol tengah kota ini, Sebuah reklame besar yang sudah diberi tanda namun tidak dibongkar.

 

Persidang setempat lantas bergeser ke jalan Benteng Pancasila, di lokasi itu majelis hakim ditunjukkan sebuah reklame yang berdiri gagah berisi iklan layanan masyarakat. Padahal, di titik itu sebelumnya reklame milik Pandu dibongkar oleh Satpol dengan dalih moratorium.

“Kita ajukan sidang setempat pada sidang sebelumnya . Hal itu agar majelis hakim mengetahui fakta bahwa penindakan reklame-reklame di Mojokerto ini tidak semua, artinya ada tebang pilih,” kata kuasa hukum CV. Pandu Putra Majapahit, Ahmad Muklisin dilansir lenterainspiratif.com.

 

Setelah dari Jalan Benteng Pancasila, sidang setempat bergeser ke jalan bypass Kenanten. Di lokasi itu, fakta yang sama juga nampak. Sebuah reklame bertanda silang masih berdiri tidak dibongkar padahal kondisi reklame sudah tidak layak berdiri.

“Di lokasi ini ada reklame yang kondisinya tak layak justru tak dilakukan pembongkaran. Dan ini tidak diketahui ada ijinnya atau tidak,” jelasnya.

Baca Juga  BLT UMKM 2,4 Juta Segera Dibuka, Ini Syarat Daftarnya !

 

Lebih lanjut Muklisin mengatakan dalam sidang setempat itu, pihak tergugat mengatakan tidak dibongkarnya reklame yang bertanda silang dengan alasan tidak ada anggaran pembongkaran

“Tergugat beralasan tidak dibongkar karena anggaran tidak ada. Padahal dalam persidangan dikatakan anggaran pembongkaran itu ada dan dikelola oleh bendahara,” tukasnya.

 

Selain itu tambah Muklisin pihaknya ingin menunjukan bahwa di Kota Mojokerto ada ketidakadilan dan tebang pilih yang seharusnya ditindak malah tidak dilakukan penindakan.

“Justru pengusaha-pengusaha lokal dibasmi. Ini pertanyaan bagi kita sebenarnya di Kota Mojokerto ini ada apa,” tegasnya.

 

Sebelumnya kuasa Hukum CV. Pandu Putra Majapahit akan mengajukan persidangan setempat. Hal itu agar majelis hakim mengetahui ada maladminitrasi di Pemkot Mojokerto.

 

Kuasa Hukum Iwut Widiantoro SH, menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan dan mengajukan persidangan setempat yang nantinya papan reklame yang tidak dibongkar akan dikunjungi hakim PTUN secara langsung.

“Usai pemanggilan saksi nanti kami dan tim akan mengajukan persidangan setempat. Tujuanya agar mengetahui secara pasti mana reklame yang tidak berijin namun tidak dilakukan pembongkaran,” kata Iwut, Senin. (DIY)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *