New Normal dan Kerentanan Sosial

Gambar Ilustrasi New Normal
Gambar Ilustrasi New Normal

Matamojokerto | Mojokerto – Perkembangan situasi Covid-19 di Indonesia sampai hari ini masih belum menunjukkan prosentase membaik atau menurun, bahkan cenderung naik dan bertambah claster baru. Menurut data yang dilansir situs resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19sampai saat ini, Jumat (19/06/2020), terkonfirmasi sebanyak 42.762 pasien positif, dibarengi dengan pasien sembuh sejumlah 16.798, sedangkan pasien yang meninggal mencapai 2.339. berbagai upaya sudah dilakukan baik dari pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat untuk menghadapi Covid-19, mulai dari karantina dirumah, isolasi mandiri, karantina fasilitas khusus, karantina rumah sakit, dan karantina wilayah (PSBB).

Penyebaran yang begitu cepat, ditambah dengan masih belum ditemukannya vaksin atau obat untuk menyembuhkan para korban yang terinfeksi Covid-19, membuat masyarakat bingung, sampai kapan kita hidup dalam ketidak jelasan, dan ketidak aman ini.

Kerentanan Sosial

Dalam artikel yang dilansir Tempo.co Kerentanan sosial menjadikan posisi ketahanan masyarakat (community resilience) mengalami guncangan (shock) akibat pandemi Covid-19. Ketahanan masyarakat berkaitan dengan kemampuan dari masyarakat untuk dapat menggunakan sumber daya yang tersedia (seperti, teknologi, makanan, pekerjaan, dan rasa aman-nyaman) dalam memenuhi kebutuhan dasar dan menjalankan fungsi sosialnya. Di situasi pandemi seperti ini menjadikan masyarakat kesusahan dalam beraktivitas, produktivitas dari masyarakat juga menurun, mata pencaharian juga terganggu, sehingga menjadikan dampak perekonomian dari masyarakat tidak stabil.

Situasi diatas membuat kecemasan sosial yang mengarah kepada kerentanan sosial. Dampak dari kerentanan sosial ini membuat masyarakat cenderung melakukan tiga tindakan yang saling terkait, pertama tindakan Apatis, yang bisa kita lihat dari kecenderungan masyarakat kita yang tidak perduli dengan intruksi dari pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan, kedua tindakan Irasional hal ini bisa kita temui dalam masyarakat hari ini yang cenderung mengalami kepanikan, hutang ke rentenir, mengkonsumsi obat pencegahan covid meskipun belum ada bukti ilmiah, bahkan sampai terjadi kasus bunuh diri, ketiga tindakan kriminal, kecenderungan masyarakat hari ini mengingat perekonomian mulai terasa sulit membuat berjamurnya tindakan tindakan kriminal seperti pencurian, penjambretan, bahkan sampai muncul tindakan pembunuhan.

Baca Juga  Haul untuk Lingkungan Hidup yang telah Mati

Kecenderungan yang ditimbulkan karena wabah Covid-19 yang cenderung negatif ini tidak bisa lepas dari stabilitas perekonomian masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari penerapan PSBB yang tidak efektif dan cenderung dilanggar karena menyangkut kebebasan masyarakat untuk mencari nafkah untuk keluarga mereka.

New Normal

Melihat kondisi perekonomian yang cenderung menurun baik dalam skala masyarakat maupun negara, ditambah dengan kerentanan sosial mulai muncul dalam tubuh masyarakat membuat pemerintah mulai menggaungkan konsep New Normal.

New normal adalah langkah percepatan penanganan COVID-19 dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Skenario new normal dijalankan dengan mempertimbangkan kesiapan daerah dan hasil riset epidemiologis di wilayah terkait.

Beberapa daerah telah membuat aturan terkait penerapan new normal sambil terus melakukan upaya pencegahan COVID-19. Masyarakat diharapkan mengikuti aturan tersebut dengan selalu menerapkan protokol kesehatan.

New normal harus direncanakan secara komprehensif. Sebab penerapan new normal seperti pisau bermata dua, bisa menguraikan masalah dan sebaliknya menambah masalah. Protokol kesehatan dapat dengan mudah dirumuskan, namun belum tentu realitas pelaksanaannya dilapangan mudah dilakukan. Maka untuk itu pelbagai kajian multidisiplin ilmu perlu menjadi pertimbangan pemerintah dalam menerapkan kebijakan new normal.

Penerapan new normal dapat berkaca pada pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tidak sedikit pelanggaran protokol kesehatan terjadi. Lalu bagaimana dengan tingkat pelanggaran protokol kesehatan saat diterapkannya new normal.

Setidaknya hal yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah saat menerapkan kebijakan new normal, yaitu: seperti apa aktivitas kehidupan masyarakat yang sesuai protokol kesehatan; bagaimana kemampuan negara dalam melakukan pengawasan; bagaimana tingkat manfaat dan kerugian dari kebijakan ini; bagaimana tingkat kesadaran dan disiplin masyarakat; bagaimana sarana dan prasarananya; bagaimana pola manajemennya; dan bagaimana tindakan responsif saat terjadi peningkatan kasus. (DIY)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *